BIMAS, INMAS, INSUS, SUPRA INSUS DAN REVOLUSI HIJAU

Pendahuluan

Tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dimana meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Visi pembangunan pertanian yaitu pertanian modern, tangguh dan efisien dengan berkecukupan pangan. Misinya adalah keterpaduan pembinaan dan pelayanan, partisipasi aktif petani, optimalisasi sumberdaya domestik, pengelolaan pangan/agroindustri, sistem distribusi dan pemasaran, dan penganekaragaman konsumsi (http://repository.unila.ac.id).

Pembangunan pertanian di Indonesia diawali dengan suatu program yang dinamakan Rencana Kasimo pada tahun 1945 yang kemudian dikembangkan menjadi Rencana Kesejahteraan Istimewa (1949). Sistem penyuluhan pertanian di Indonesia terus berkembang yang kemudian lahirlah program BIMAS (Bimbingan Massal) pada tahun 1964. Tugas utama Bimas adalah mengupayakan agar Indonesia mampu berswasembada beras. Pada periode 1967-1973, Bimas disempurnakan, bimbingan kepada petani diperluas bukan hanya petani yang menggunakan kredit usahatani, namun juga bimbingan dilaksanakan kepada petani yang telah mapan yang tidak memerlukan fasilitas kredit, pembinaannya menggunakan istilah Intensifikasi Massal (INMAS). Pada periode  1973-1987, diintroduksikan pembinaan dengan menggunakan pola Intensifikasi Umum (INMUM) dan Intensifikasi Khusus (INSUS). Tahun 1984, program Bimas  telah menghantarkan Indonesia mampu berswasembada beras dan pada tahun-tahun berikutnya Indonesia mampu mengekspor beras ke beberapa Negara (http://repository.unila.ac.id).

Untuk menyesuaikan dengan akselerasi dinamika pembangunan pertanian akibat pertambahan penduduk yang pesat, maka pada tahun 1987/1988 dintroduksikan SUPRA INSUS yang mengandung makna pembinaan (rekayasa teknologi, sosial dan ekonomi), dan pola Kredit Usaha Tani (KUT), sebagai pengganti pola Kredit Bimas. Untuk menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas pada millenium ke III, program Bimas berkembang menjadi dua program pokok yaitu program Bimas Nasional dan program Bimas Wilayah (spesifikasi). Pada periode 1998-2002, orientasi pembinaan Bimas diarahkan pada pengembangan agribisnis sehingga dilahirkan rekayasa Intesifikasi Berwawasan Agribisnis (INBIS). Bimas terus disempurnakan menjadi Program Bimas Intensifikasi Pertanian. Pada tahun 2005 hingga sekarang, pemerintah mencanangkan program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian untuk mewujudkan pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani (http://repository.unila.ac.id).

Pengertian Bimas dan Inmas

Bimas (Bimbingan Massal), adalah suatu kegiatan penyuluhan secara massal dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara menetapkan pancausaha tani, yaitu penggunaan bibit unggul, ketetapan penggunaan pupuk, cara bercocok tanam yang baik, penggunaan obat pemberantas hama dan perbaikan sistem pengairan. Penyuluhan tersebut merupakan bimbingan bersama dari berbagai instansi dan lembaga pemerintah/ swasta ke arah swadaya masyarakat petani yang sekaligus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya (Suyatno, 2007).

Inmas (Instruksi Massal) adalah Suatu Program Intensifikasi yang dilaksanakam melalui pemberian program kredit usaha bagi petani  sebagai langkah lanjutan bagi para peserta Bimas (http://army-as.web.id).

Sejarah dan Perkembangan Bimas dan Inmas Di Indonesia

Pembangunan pertanian di Indonesia yang selama ini telah berjalan ternyata tidak serta merta berjalan sebagaimana mestinya. Karena secara teoritis melalui industrialisasi sektor pertanian akan menciut dimana tenaga kerja akan terserap oleh kota - kota besar namun demikian sektor pertanian yang menciut tetap menghasilkan pangan yang cukup dengan kualitas yang tinggi (Wisnusaputra,2006).

Cliffort Geertz (1963) dalam tulisannya yang berjudul involusi pertanian (agricultural involution) menggungkapkan bahwa sifat masyarakat petani Indonesia di pedesaan khusunya daerah jawa menjadi statis, patas semangat dan penjlimetan ke dalam, dengan kemampuan peningkatan produksi sekedar sama (atau lebih kecil) dari laju kenaikan penduduk. Jika dikaitkan dengan seluruh masyarakat Indonesia (baik di desa maupun di kota jawa maupun luar jawa) adalah jalinan kemiskinan bersama, yang menyulitkan perekonimian Indonesia kearah take off, Geertz mengemukakn bahwa terdapat celah memungkinkan masyarakat petani melakukan pola adopsi baru dari mekanisme kekalahan diri, melalui petani lapisan atas yang inovatif, yang secara langsung dapat melibatkan petani lapisan bawah (http://turindraatp.blogspot.com).

Dengan pemikiran demikian, maka pada tahun 1965 (masa Orde Baru) terjadi adaptasi yang baru dan ini merupakan tonggak berdirinya BIMAS (Bimbingan Massal)  dan INMAS (Instruksi Massal) di Indonesia. Dengan hasil 2,5 % pertahun menjadi 6% pertahun dalam kurun waktu hanya 6 tahun yaitu pada tahun 1965-1971. Di tahun 1973 areal lahan intensifikasi pertanian mencapai 4,2 juta Ha (56% dari areal persawahan di Indonesia) atau 73% areal pesawahan di pulau jawa. Kondisi ini berdampak kepada penentu kebijakan pada saat itu Presiden Soeharto di mana pada tanggal 10 April 1972 memberi peringatan kepada Departemen Pertanian agar target pada repelita I sebanyak 15,7 juta ton di tinjau kembali. Presiden Soeharto memperingatkan agar penigkatan produksi beras tidak menimbulkan over supply (kelebihan stok). Sehingga kejadian ini segera di tindak lanjuti oleh Departem Pertanian yang pada akhirnya tanggal        4 mei 1972 target produksi pertanian (dalam hal ini beras) di pandang perlu untuk dikurangi. Sehingga puncak dari program kejayaan BIMAS yang berkelanjutan sejak tahun 1965 menimbulkan efek yang luar biasa dimana pada tahun 1984 Bangsa Indonesia mengalami swasembada pangan (khusunya beras) dan mendapat pengakuan dari dunia internasional melalui FAO. Hingga tahun 1993 selama 25 tahun kenaikan produksi beras di Indonesia mencapai 240% hingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa pengekspor beras dari sebelumnya bangsa pengimpor beras terbesar (http://turindraatp.blogspot.com).

Roling dan Van de Fliert (1994) menguraikan bahwa program BIMAS yang dahulu pernah berjalan hanya menekankan pada peningkatkan produksi padi tidak disertai dengan peningkatan kapasitas analisis petani dan penggunaan pupuk dan pestisida. Dampak dari program mengakibatkan terjadinya penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, mengakibatkan pencemaran air, lingkungan, dan perusakan keseimbangan hara tanah. Benih padi unggul yang dianjurkan memiliki kerentanan terhadap hama wereng coklat jika dibandingkan dengan beberapa varietas lokal yang sudah ditanam oleh petani secara turun-temurun. Gencarnya anjuran pelaksanaan BIMAS juga menyebabkan varietas-varietas lokal yang seharusnya menjadi sumber plasma nutfah perlahan-lahan punah. Serangan wereng mengakibatkan sebagian besar petani peserta program BIMAS gagal panen dan petani menjadi tidak mampu membayar hutang kredit pupuk dan pestisida yang terlanjur dibeli sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menanam benih varietas unggul (http://repository.ipb.ac.id).

Program Insus (Instruksi Khusus)

Insus adalah Pelaksanaan program Bimas oleh petani sehamparan secara berkelompok guna memanfaatkan potensi lahan sawah, teknologi, daya dan dana secara optimal. Kegiatan kelompok tani secara keseluruhan diprakarsai oleh kelompok inti dalam merumuskan rencana kerja, mencari dan menyebarkan informasi, memimpin dan mengawasi kegiatan anggota, melakukan usaha-usaha dan hubungan kerjasama anggota, melakukan usaha-usaha dan hubungan kerjasama dengan pihak luar kelompok serta menghadiri forum-forum komunikasi dengan para pemuka masyarakat di desanya (http://repository.ipb.ac.id).

Untuk mensukseskan program ini ditetapkan penyaluran pupuk melalui KUD. Dalam rangka pembinaan KUD, pemerintah memberi kesempatan kepada KUD untuk membeli pupuk langsung dari Lini III dengan jumlah terbatas (5-10 ton) secara tunai. Pengamanan pertanaman diupayakan dengan pengadaan kredit sprayer. Permasalahan yang dihadapi antara lain masalah tunggakan kredit Bimas (http://repository.ipb.ac.id).

Program Supra Insus

Supra Insus adalah Suatu program rekayasa sosial dan ekonomi dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar kelompok tani pelaksana Insus pada satu WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan) (http://repository.ipb.ac.id).

Supra Insus bertujuan untuk melestarikan swasembada pangan yang telah dicapai pada tahun 1984. Maka sejak tahun 1987 diterapkan program intensifikasi Supra Insus di bidang pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan produktivitas tanaman khususnya padi, sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Alat utama yang menjadi ciri Supra Insus adalah kerjasama, sedangkan alat struktural penyelenggara adalah organisasi Bimas. Untuk mengkoordinasikan kerja sama yang akan menentukan keerhasilan program Supra Insus ini diperlukan sistem pengelolaan yang tepat, baik pada tingkat aparatur pemerintah maupun tingkat kelembagaan petani (http://repository.ipb.ac.id).

Keberhasilan penyelenggaraan program intensifikasi Supra Insus sangat ditentukan oleh tiga unsur strategis, yaitu pengelolaan irigasi, pengelolaan penyuluhan dan pengelolaan kelompok tani. Dapat dikatakan bahwa semakin baik pengelolaan irigasi maka akan semakin mendorong keberhasilan program Intensifikasi Supra Insus, semakin baik kerja sama antar kelompok tani maka akan semakin baik pengadopsian program intensifikasi Supra Insus dan pengelolaan irigasi petani (http://repository.ipb.ac.id).

Pada pelaksanaan Supra Insus yang dimulai MT 1987 diterapkan 10 unsur teknologi yang disebut 10 Unsur Teknologi Supra Insus yaitu : (1) Pengaturan pola tanam, (2) Pengolahan Tanah yang sempurna, (3) Penggunaan benih yang bersertifikat/berlabel biru, (4) Pergiliran varietas, (5) Penerapan jarak tanam yang sesuai dengan buku teknis, (6) Pemupukan berimbang, (7) Tata guna air di tingkat usahatani, (8) Penggunaan pupuk pelengkap cair, (9) Pemakaian pestisida secara bijaksana dan pengendalian jasad pengganggu secara terpadu dan (10) Penanganan panen dan pascapanen (http://repository.ipb.ac.id).

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tentang keberhasilan petani dan kemajuan teknologi baru yang dapat menghasilkan varietas-varietas unggul baru berpotensi produksi sangat tinggi serta diterapkannya kerjasama dalam dan antar kelompok tani, maka peluang peningkatan produksi pangan masih terbuka lebar (http://repository.ipb.ac.id).

Bertitik tolak dari gambaran potensi-potensi tersebut di atas, maka tantangan bagi program ini, perlu ditanggapi dengan suatu sistem pengelolaan usahatani yang menganut prinsip teknologi hemat lahan, konservasi dan bervawasan lingkungan serta kepentingan nasional. Supra Insus merupakan wujud nyata dari teknologi hemat lahan dan produktivitas tinggi. Dengan demikian perlu lebih dimantapkan lagi. Pemilihan pola tanam/pola usahatani perlu mendapat perhatian yang serius pula. Tindakan konservasi lahan harus melengkapi tindakan teknologi yang lain (http://repository.ipb.ac.id).

1.    Pengertian Revolusi Hijau

Revolusi Hijau merupakan usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Mengubah dari pertanian tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju. Diawali oleh Ford dan Rockefeller Foundation, yang mengembangkan gandum di Meksiko (1950) dan padi di Filipina (1960). Revolusi hijau menekankan pada serealia: padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Hasil yang nyata adalah tercapainya swasembada (kecukupan penyediaan) sejumlah bahan pangan di beberapa negara yang sebelumnya selalu kekurangan persediaan pangan (pokok), seperti India, Bangladesh, Tiongkok, Vietnam, Thailand, serta Indonesia.

Istilah Revolusi Hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan fundamental dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian, Gerakan Revolusi Hijau yang dijalankan di negara-negara berkembang dan Indonesia dijalankan sejak rejim Orde Baru berkuasa, Konsep Revolusi Hijau yang di Indonesia dikenal sebagai gerakan Bimas (bimbingan masyarakat) adalah program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Tujuan tersebut dilatarbelakangi mitos bahwa beras adalah komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik dan sosial. Gerakan Bimas berintikan tiga komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi yang sering disabut Panca Usaha Tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi serta adanya dukungan kredit dan infrastruktur. Gerakan ini berhasil menghantarkan Indonesia pada swasembada beras, tetapi hanya mampu dalam waktu lima tahun, yakni antara tahun 1984 – 1989 (http://istiqazzahrah.blogspot.com).

2.    Asas Revolusi Hijau

Tekanan pokok revolusi hijau adalah menaikkan produksi pangan. Sering dikatakan bahwa strategi revolusi hijau adalah satu-satunya yang ada untuk meningkatkan bekalan pangan (Shiva, 1993). Maka varietas unggul diciptakan yang berdaya tanggap besar terhadap masukan. Revolusi hijau dapat meningkatkan panen secara drastis, laju adopsi varietas unggul tinggi, pupuk anorganik digunakan sebanyak-banyaknya, hama dan penyakit diberantas dengan kimiawi dan insentif yang menarik berupa subsidi atau dukungan harga. Menurut Shiva (1993) revolusi hijau tidak didasarkan kemandirian akan tetapi ketergantungan, tidak didasarkan keanekaragaman tetapi kesergaman. Pertanian dikembangkan dari sudut pandang peningkatan dukungan sektor  publik, yaitu kredit, subsidi, dukungan harga dan penyediaan prasarana dan peningkatan masukan belian (purchased inputs) (http://istiqazzahrah.blogspot.com).

3.    Tahapan Revolusi Hijau

Revolusi Hijau Terjadi dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Revolusi tahap pertama, terjadi antara tahun 1500-1800 ketika kebanyakan hasil petanian (gandum, padi, jagung dan kentang) disebar ke seluruh dunia.

2. Revolusi hijau tahap kedua, terjadi di Eropa dan Amerika Utara antar tahun 1850-1950 dan terutama di dasarkan penerapan hukum ilmiah terhadap produksi hasil petanian dan hewan melalui penggunaan pupuk, irigasi dan pemberantasan hama dn penyakit secara luas dan terkendali.

3. Revolusai tahap ketiga, terjadi di negara-negara maju sejak perang dunia II dan terutama melalui seleksi dan persilangan genetika atas varietas tenaman dan hewan unggul dan lebih resisten terhadap penyakit dan serangga.

4. Revolusi hijau tahap keempat, telah tersebar luas pada tahun-tahun ini. Tahap ini bukan hal yang baru, melainkan kombinasi dari revolusi hijau tahap kedua dan tahap ketiga, dan terutama ditujukan untuk negara-negara berkembang. Tahun 1967 varietas padi dan gandum jenis unggul dikembangkan di daerah-daearah tropis dan sub tropis, seperti negara India, Turki, Pakistan, Indonesia (http://istiqazzahrah.blogspot.com).

4.    Latar Belakang Lahirnya Revolusi Hijau Di Indonesia

Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah. Sejak dahulu kala dari laporan seorang China samapai masa penjajahan kolonial, sudah dikenal kesuburan tanahnya. Tidak terlalu salah memang. Kalau kemudian negri kekayaan alam yang melimpah ini mengalami krisis yang berkepanjangan, pastilah kesalahannya terletak pada pengolahannya.

Pada masa awal orde baru, pemerintah menjatuhkan pilihan pada pengembangan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kelangkaan bahan pangan yang terjadi menjelang dan pasca jatuhnya pemerintahan presiden pertama RI, Soekarno membutuhkan pemecahan secepatnya. Untuk mendukung hal ini, dibangunlah saluran-saluran irigasi untuk pencetakan sawah-sawah baru. Program transmigrasi pun djalankan dengan mendasar dan pada pengembangan jaringan irigasi ini. Harapannya dengan tersedianya air yang cukup, akan tersedia lahan panen yang luas. Pendekatan ini dikenal dengan ekstensifikasi.

Dengan adanya revolusi bioteknologi maka ditemukan varietas-varietas unggul dengan sifat produksi per unit area tinggi, relatif lebih tahan kekeringan, tahan wereng, dan lain-lain. Dengan dukungan input pupuk buatan dan pestisida maka dikenal pendekatan intensifikasi, yaitu peningkatan produktivitas per unit area usaha. Upaya ini dibarengi dengan pembangunan pabrik-pabrik pupuk buatan. Baik ekstensifikasi maupun intensifikasi, keduanya mempresentasikan apa yang kemudian popular sebagai revolusi hijau dalam pengembangan dunia pertanian.

Revolusi hijau lahir di meksiko. Pakar genetika amerika Borlaugh ketika bekerja di pusat pengembangan gandum di Meksiko berhasil melakukan rekayasa varietas gandum. Varietas ini bersifat luar biasa: produktivitas tingggi, tahan hama dan penyakit, tahan rebah, dan resposif terhadap pemupukan. Keberhasilan ini mematahkan dua teorema yang kuat yaitu teori Malthus yang mengatakan bahwa makanan akan bertambah sesuai dengan deret hitung, sementara pertambahan jumlah manusia bertambah sesuai deret ukur yang mengakibatkan langkanya makanan dan mengakibatkan pemusnahan alami manusia. Penemuan Borlaugh ini dikenal dunia dengan istilah Revolusi Hijau, yaitu sebuah terobosan baru dalam menembus kebuntuan produksi pangan dan member harapan baru untuk mempersiapkan kecukupan pangan bagi umat manusia.

Di Indonesia sebelum 1963 belum dikenal intensifikasi pertanian, seperti bibit dengan varietas khusus, sistem tandur jajar, tanam serempak, apalagi pestisida. Saat itu jumlah penduduk Indonesia kurang dari 90 juta dengan ±10 juta luas lahan panen, dimana dari jumlah tersebut hanya 30% yang dapat dilayani irigasi tekhnis. Rakyat saat itu tidak terbiasa makan nasi, sehingga tidak ada desakan permintaan beras dari rakyat. Orde baru muncul dengan konsep baru : Revolusi hijau.

Di Indonesia, revolusi hijau di awali oleh para pakar budidaya pertanian yang mengembangkan budidaya padi dan menata keseragaman dan keserempakan penerapannya. Termasuk masalah bibit, pengairan, dan penangggulangan hama, dan sebagainya. Dari sini kemudian lahirlah wadah yang lebih kuat dari kegiatan revolusi hiijau di indonesia dengan dibentuknya bimbingan masal. Dalam bimbingan masal ini diterpakan secara konsisten budidaya panca usaha pertanian. Pengabdian besar-besaran ini dimotori oleh IPB, mengerahkan ribuan mahasiswa IPB dan mahasiswa pertanian di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Panca usaha tani berkembang menjadi sapta usaha tani, dan kemudian menjadi dasa usaha tani. Dari sini keluarlah konsep intensifikasi masal, intensifikasi umum, dan intensifikasi khusus (INSUS). Pada saat yang sama dilakukan tiga gerakan yang bersamaan: pembangunan industri pendukung, khususnya bibit, pupuk, pestisida, pengadaan pola kredit pertanian, dan pembentukan lembaga yang mengelola tata niaga beras, yakni BULOG.

5.    Perkembangan Konsep Revolusi Hijau Di Indonesia

Dalam kurun waktu yang relatif lama, yakni lebih kurang 20 tahun BIMAS atau revolusi hijau telah berhasil mengubah sikap petani, khususnya para petani sub sektor pangan, dari sikap anti tekhnologi ke sikap yang mau memanfaatkan tekhnologi pertanian yang modern. Misalnya pupuk kimia,      obat-obatan pelindung dan bibit padi unggul. Perubahan sikap petani tersebut, sangat berpengaruh terhadap kenaikan produktivitas subsektor pertanian pangan, sehingga Indonesia mampu mencapai swasembada pangan. Akan tetapi, meskipun revolusi hijau mampu mencapai tujuan makronya namun pada tingkat mikro revolusi hiijau tersebut telah menimbul masalah tersendiri. Salah satu masalah yang sangat penting adalah terjadinya uniformitas bibit padi di Indonesia. Yaitu bibit yang boleh ditanam adalah bibit padi unggul yang disediakan oleh pemerintah sementara bibit lokal yang banyak di tanam petani dilarang.

Uniformitas bibit tersebut mengakibatkan timbulnya kerentanan dalam tubuh subsektir pertanian pangan, yang muncul dalam dua bentuk. Pertama subsektor pertanian pangan rentan terhadap  berbagai hama meeskipun memiliki produktivitas yang tinggi, namun petani bibit ungggul tidak memiliki ketahanan hidup yang lama. Pada tahun 70-an, pangan Indonesia terserang hama wereng coklat dan mengancam Indonesia dengan bahaya kelaparan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus sering mengadakan pergantian bibit padi yang diharapkan memiliki ketahanan yang lebihh lama.

Kedua, revolusi hijau membuat petani Indonesia menjadi bodoh. Banyak pengetahuan lokal yang menyangkut pertanian telah banyak dilupakan petani. Para petani lebih menggantungkan diri pada paket tekhnologi pertanian produk industri. Ketergantungan tersebut menimbulkan suatu kerentanan baru, yakni petani Indonesia menjadi objek permainan harga produk-produk tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi proses produksi pangan. Apabila harga pupuk naik, maka petani terpaksa mengurangi pemakaian pupuk, sehingga produk menurun.

Gerakan-gerakan untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk tekhnologi pertanian modern memang telah muncul adalah di kalangan petani dengan cara menanam bibit padi lokal dan melakukan pemberantasan hama terpadu. Dengan menanam bibit padi lokal, maka petani dapat membangun lumbung padi desa mereka masing-masing, yang tidak berfunggsi sejak revolusi hijau. Meskipun meningkat, namun padi hasil revolusi hijau sulit disimpan dalam lumbung petani karena memiliki kandungan air yang tinggi. Dari segi ekonomi, menyimpan hasil panen juga tidak banyak berguna, karena harga padi pada musim panen dan paceklik tidak banyak berbeda. Pada masa paceklik, pemerintah melalui BULOG mengadakan operasi pasar sehingga di pasar tetap tersedia beras dalam jumlah yang memadai, sehingga harga beras stabil.

Revolusi hijau dilakukan di dataran rendah. Di kawasan ini, pemerintah menbangun berbagai prasarana untuk menunjang program swasembada pangan. Akibatnya terjadi kesenjangan antara kawasan dataran rendah dan kawasan dataran tinggi atau non padi. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan tersebut berakibat pada pelestarian infrastruktur penunjang revolusi hijau.      Dam-dam yang dibangun pemerintah berumur lebih pendek, cepat tergenang, endapan tanah yang terbawa oleh proses erosi yang berlangsung cepat.

Revolusi hijau atau BIMAS telah mampu mendongkrak peroduktivitas subsektor pertanian, pangan sehingga untuk kurun waktu tertentu, Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan khususnya beras. Akan tetapi revolusi hijau juga menyebabkan sub sektor tanaman pangan rentan terhadap berbagai hama, kesenjangan antar daerah dan konsentrasi pembangunan pertanian juga menimbulkan keterbelakang pembangunan sektor hortikultura (Soetrisno, 2002).